Workshop CEO SMK, GSM: Kualitas pelatihan kami telah tertinggal selama 50 tahun

Anggaran belanja pendidikan yang meningkat 200 persen dari tahun 2002 hingga 2018, dinilai belum optimal untuk pembelajaran siswa dan pemerataan kualitas pendidikan.

“Menurut laporan Bank Dunia 2018, kesenjangan belajar antara 50 persen siswa dari masyarakat bawah dan atas berlipat ganda dari satu tahun akademik pada tahun 2003 menjadi dua tahun akademik pada tahun 2015,” kata pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM). , Muhammad Nur Rizal.

Rizal memberikan data dan pernyataan tersebut dalam “CEO Workshop” yang diselenggarakan oleh GSM dan Direktorat Kemitraan

dan Pembinaan Usaha dan Industri, Direktorat Jenderal Pelatihan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Acara yang diikuti oleh 500 direksi SMK ini dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 15-19 November 2020.

Rizal mengakui, kenaikan anggaran telah memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak marjinal, meningkatkan jumlah guru dan kualifikasinya melalui program sertifikasi, serta meningkatkan jumlah pendaftar ke sekolah sebesar 25 persen.

“Namun, hasil belajar siswa kita tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran nasional yang ditetapkan oleh Indonesia sendiri,” ujarnya.

Baca juga: Kemendikbud: Hanya 38 persen lulusan SMA yang diterima di perguruan tinggi

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan ke dalam email Anda.
email pendaftaran
mengejar 50 tahun

Lebih lanjut Rizal mengungkapkan data Bank Dunia tahun 2011 menyebutkan 40 persen siswa kelas 2 tidak dapat mengenali angka dua angka dan 50 persen siswa kelas 4 tidak dapat menyusun rangkaian angka empat angka dan pembelajaran tetap rendah ketika siswa berpindah kelas.

“Bahkan menurut survei PISA (International Student Assessment Program) 2019, kemampuan literasi, berpikir analitis, dan pemecahan masalah siswa kami masih mendapat skor di bawah 19 poin dari perkiraan Bank Dunia,” kata Rizal.

Padahal, lanjutnya, Indonesia tertinggal 50 tahun dibandingkan rata-rata negara OECD lainnya untuk mengejar ketertinggalan.

Menghadapi masalah ini, Rizal menekankan perlunya perubahan arah kebijakan pendidikan dan kesamaan narasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna bersama-sama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan di bidang pendidikan.

“Untuk itu, kami melihat langkah-langkah yang dilakukan Direktorat Jenderal Pelatihan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) untuk melakukan hal tersebut,” ujarnya.

Tujuannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa SMK dengan menciptakan ekosistem sekolah yang menyenangkan sehingga siswa termotivasi untuk terus belajar dan percaya diri menjadi diri sendiri dengan mengeluarkan bakat terbaiknya.

“Acara ini merupakan workshop pelatihan ekosistem sekolah yang menyenangkan bagi kurang lebih 500 pemimpin sekolah profesional yang terpilih melalui program Dirut Kepala Sekolah untuk mengembangkan cara berpikir baru dalam memimpin dan mengelola SMK di era masa depan yang penuh perubahan yang tidak pasti ini,” jelasnya.

Menurutnya, Indonesia harus berfungsi berbeda sekarang.

“Paradigma pemikiran pejabat dan birokrasinya tidak boleh terpaku pada pengawasan laporan yang diperoleh melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SPN) tidak erat kaitannya dengan pembelajaran siswa,” kata Rizal.

LIHAT JUGA :

indonesiahm2021.id
unesa.id
unimedia.ac.id
politeknikimigrasi.ac.id
stikessarimulia.ac.id
ptsemenkupang.co.id